Pasal 442 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sektor Kehutanan)

(1) Pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan ralqrat subsektor bina marga jalan non-tol yang melanggar ketentuan PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. denda administratif; dan/atau d. pencabutan PB UMKU. (2) Sanksi... SK No 253401 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -243(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemberi PB UMKU sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.